Blog

“Malware” Baru Infeksi 13.000 Android Per Hari

0

malware

Malware jenis baru ditemukan di perangkat Android. Menurut laporan dari firma keamanan Check Point, program jahat yang diberi nama Gooligan itu telah menginfeksi sekitar 1 juta perangkat Android.

Gooligan mulai menyebar sejak Agustus 2016 lalu dan menurut Check Point, malware tersebut rata-rata menjalar ke 13.000 perangkat Android per hari.

Target utama malware tersebut adalah perangkat dengan sistem operasi Android versi 4 dan 5 atau Jelly Bean, KitKat, dan Marshmallow.

Malware Gooligan menyebar melalui aplikasi resmi yang dipajang di toko aplikasi pihak ketiga (bukan Google Play Store). Hampir separuh dari infeksi Gooligan berada di wilayah Asia, tempat toko aplikasi pihak ketiga populer.

Aplikasi-aplikasi yang menyimpan malware Gooligan telah didaftar oleh Check Point. Beberapa dari aplikasi yang terjangkit mulai dari game ringan Slots Mania hingga aplikasi yang mencurigakan bernama Sex Photo.

Malware tersebut memanfaatkan dua lubang keamanan di kernel Linux sehingga mampu mengontrol perangkat pengguna begitu aplikasi diinstal.

Dari situ, malware akan mengambil alih otorisasi token perangkat Google sehingga bisa mengakses akun Google pengguna, seperti Gmail, Drive, dan Photos.

Menurut Google, malware tersebut tidak terbukti mengakses e-mail pribadi atau foto-foto. Namun, ia memanfaatkannya untuk memberi rating bintang lima kepada sejumlah aplikasi tertentu yang ada di Play Store.

Sebagai tindak pencegahan, sebaiknya pengguna hanya mengunduh apikasi dari toko resmi Google Play Store.

Kemenkominfo Dorong Situs Pemberitaan Nonpers Jadi Lembaga Resmi

0
Ketua Tim Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-undang (RUU) Informasi dan Transaksi Eletronik, Henry Subiakto.
Ketua Tim Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-undang (RUU) Informasi dan Transaksi Eletronik, Henry Subiakto.

Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Henry Subiakto mengatakan, ketentuan pemblokiran yang diatur dalam Pasal 40 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang baru bertujuan baik.

Pemblokiran yang dilakukan terhadap situs pemberitaan nonpers bertujuan untuk mengetahui identitas pengelola situs yang mayoritas anonim.

“Kalau sudah diblokir biasanya pengelola situsnya datang ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Pas sudah ketemu kami ajak supaya mereka jadi lembaga pers resmi,” kata Henry, Rabu (30/11/2016).

Henry mengatakan, jika sudah menjadi lembaga pers resmi, maka mereka tak bisa lagi memberitakan tanpa melakukan verifikasi karena terikat UU Pers.

“Jadi kalau sudah jadi lembaga pers resmi kan pemberitaannya bisa dipertanggungjawabkan. Tidak ngawur dan merugikan masyarakat,” lanjut Henry.

Kasus Korupsi Dinas Pendidikan, KPK Panggil Bupati Kebumen

0

kpk

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Bupati Kebumen Muhammad Yahya Fuad, Kamis (1/12/2016).

Fuad akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap terkait proyek di Dinas Pendidikan Kebumen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2016.

“Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SGW dan HTY,” ujar Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati saat dikonfirmasi.

Selain Fuad, KPK juga memanggil Rektor Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Imam Satibi. Imam juga diperiksa sebagai saksi.

KPK awalnya melakukan operasi tangkap tangan terhadap Ketua Komisi A DPRD Kebumen, Yudhi Tri Hartanto dan Kepala Bidang Pemasaran pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kebumen Sigit Widodo, pada Sabtu (15/10/2016).

Selain itu, KPK mengamankan empat orang lain yang masih berstatus saksi, yaitu Ketua fraksi PDI-Perjuangan DPRD Kebumen Dian Lestari, anggota DPRD Kebumen dari fraksi PAN Suhartono.

Kemudian, Sekretaris Daerah (Sekda) kabupaten Kebumen Andi Pandowo dan Direktur PT OSMA cabang Kebumen, Salim.

Yudhi, Dian dan Suhartono diketahui sama-sama duduk di Badan Anggaran (Banggar) dan Komisi A yang mengurus bidang hukum dan pemerintahan.

Yudhi dan Sigit diduga menerima suap terkait proyek di Dinas Pendidikan dan Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen dengan total nilai proyek Rp 4,8 miliar untuk pengadaan buku, alat peraga dan peralatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

KPK menduga keduanya membuat kesepakatan dengan pengusaha dari Jakarta untuk mendapatkan proyek dengan imbalan 20 persen dari nilai Rp 4,8 miliar.

Namun, kesepakatan yang terjadi adalah Rp 750 juta. Pada saat operasi tangkap tangan, KPK mengamankan uang Rp 70 juta dari tangan Yudhi, yang diduga sebagai bagian dari kesepakatan.

GNPF MUI Ingin Dialog dengan Kejaksaan soal Alasan Tak Menahan Ahok

0
Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat memberikan keterangan pers di halaman Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis, (1/12).
Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat memberikan keterangan pers di halaman Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis, (1/12).

Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia menyambangi Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (1/12).

Juru bicara GNPF MUI Irfan Pulungan mengatakan, pihaknya ingin bertemu dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Pidana Umum Noor Rachmad terkait kasus dugaan penistaan agama dengan tersangka Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Mereka ingin menanyakan soal pelimpahan barang bukti dan tersangka.

“Kami mau minta dialog ke Jampidum untuk terbuka kepada kami sebagai tim advokat,” ujar Irfan, di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis siang.

GNPF MUI mempertanyakan alasan Kejaksaan tak melakukan penahanan terhadap Ahok.

Padahal, tak lama lagi kasusnya bergulir ke pengadilan.

Menurut Irfan, unsur hukum telah memenuhi untuk dilakukan penahanan.

“Kami perlu perjelas, pertegas, kenapa tidak ditahan,” kata Irfan.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Muhammad Rum mengungkap alasan Kejaksaan Agung tak menahan Ahok.

Pertama, penyidik telah mengajukan surat pencegahan bepergian ke luar negeri yang masih berlaku sampai sekarang.

Dengan demikian, tak ada kekhawatiran Ahok akan melarikan diri.

Kemudian, sesuai SOP yang ada, apabila penyidik Polri tak menahan tersangka, kejaksaan pun akan bersikap sama.

Ketiga, jaksa peneliti memutuskan bahwa Ahok tak perlu ditahan karena kooperatif terhadap proses hukum.

Selain itu, jaksa belum menentukan pasti pasal yang dijeratkan terhadap Ahok.

Kejaksaan menerapkan pasal alternatif, yakni Pasal 156 dan atau Pasal 156 a yang ancaman hukumannya berbeda.

Sementara itu, penahanan hanya wajib dilakukan jika ancaman hukuman lima tahun penjara.

Penyelidikan kasus Ahok dimulai sejak 6 Oktober 2016 dengan 13 laporan polisi yang masuk.

Kemudian, penyidik memutuskan untuk menaikkan status ke tingkat penyidikan pada 16 November 2016 dan menetapkan Ahok sebagai tersangka.

Berkas perkara dilimpahkan pada Jumat (25/11/2016) lalu dan beberapa hari kemudian dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Agung.

Ahok ditetapkan sebagai tersangka dugaan penistaan agama dan dijerat Pasal 156 huruf a KUHP.

Hal tersebut terkait dengan pernyataan Ahok di Kepulauan Seribu yang menyinggung Surat Al Maidah ayat 51.

Jika berkas dan tersangka sudah selesai dilimpahkan, tim jaksa penuntut umum akan menyusun dakwaan.

Rencananya, Ahok akan disidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Indonesia Keluar dari OPEC, Ini Kata Jokowi

0

jokowi

Presiden Joko Widodo mengatakan, keputusan Indonesia untuk keluar sementara dari Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) tidak akan berdampak besar bagi perekonomian dalam negeri.

Pemerintah memiliki pertimbangan lain sebelum mengambil keputusan tersebut.

Presiden mengatakan, Indonesia bukan kali ini saja keluar dari keanggotaan OPEC.

Pembekuan pertama keanggotaan Indonesia di OPEC terjadi pada tahun 2008, dan efektif berlaku 2009.

Indonesia memutuskan kembali aktif sebagai anggota OPEC pada awal 2016.

“Dulu kita pernah menjadi anggota OPEC dan tidak menjadi anggota OPEC. Kemudian kita masuk lagi karena kita ingin informasi naik turunnya harga, kemudian kondisi stok di setiap negara. Itu bisa tahu kalau menjadi anggota,” kata Jokowi di Jakarta, Kamis (1/12).

Menurut Jokowi, keputusan Indonesia untuk kembali hengkang dari OPEC atas dasar untuk memperbaiki struktur Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

“Tapi karena untuk perbaikan APBN, ya kalau memang kita harus keluar lagi juga tidak ada masalah,” ucap dia.

Keputusan Indonesia keluar sementara dari OPEC diambil dalam Sidang ke- 171 OPEC di Wina, Austria, Rabu (30/11/2016).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menjelaskan, langkah pembekuan diambil menyusul keputusan sidang untuk memotong produksi minyak mentah sebesar 1,2 juta barel per hari (bph), di luar kondensat.

Sidang juga meminta Indonesia untuk memotong sekitar 5 persen dari produksinya, atau sekitar 37.000 bph.

“Padahal kebutuhan penerimaan negara masih besar dan pada RAPBN 2017 disepakati produksi minyak di 2017 turun sebesar 5.000 bph dibandingkan 2016,” kata Jonan melalui keterangan resmi, Kamis (1/12).

Dengan demikian, pemotongan yang bisa diterima Indonesa adalah sebesar 5.000 bph.

Jonan menambahkan, sebagai negara pengimpor minyak, pemotongan kapasitas produksi ini tidak menguntungkan bagi Indonesia, karena harga minyak secara teoritis akan naik.

Tak Ditahan, Ahok akan Kembali Berkampanye

0
Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat memberikan keterangan pers di halaman Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis, (1/12).
Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat memberikan keterangan pers di halaman Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis, (1/12).

Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, akan kembali berkampanye setelah mengikuti pelimpahan tahap dua kasus dugaan penistaan agama dari Mabes Polri ke Kejaksaan Agung, Kamis (1/12). Saat pelimpahan barang bukti dan tersangka itu, Kejaksaan Agung memastikan Ahok tak ditahan.

“Kembali lagi mengikuti kampanye hari ini,” kata kuasa hukum Ahok, Sirra, di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Kamis (1/12).

Sirra tak menjelaskan ke mana Ahok akan berkampanye. Hingga saat ini juga belum ada informasi lokasi kampanye Ahok usai dari Kejaksaan Agung RI.

Kejaksaan memutuskan tak menahan Ahok. Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung M Rum menjelaskan, Ahok tak ditahan karena beberapa pertimbangan.

Pertama penyidik sudah mengajukan pencekalan dan sampai saat ini berlaku. Seusai prosedur standar operasional, apabila penyidik Polri tak menahan tersangka, kejaksaan pun akan bersikap sama. Selanjutnya, jaksa peneliti memutuskan bahwa Ahok tak perlu ditahan lantaran kooperatif.

Alasan keempat, jaksa menyusun dakwaan kasus Ahok dengan pasal alternatif. Pasal pertama adalah Pasal 156 a KUHP yang ancaman hukuman lima tahun penjara. Sementara itu, pasal kedua adalah Pasal 156 KUHP dengan ancaman hukuman empat tahun penjara.

Profesor Asal Korsel Bantu Ridwan Kamil Restorasi Sungai

0
Profesor Geotechnical Engineering Department Of Civil Engineering Konkuk University Korea Selatan Jong-Ho Shin menggelar rapat bersama Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukancana, Kamis (1/12).
Profesor Geotechnical Engineering Department Of Civil Engineering Konkuk University Korea Selatan Jong-Ho Shin menggelar rapat bersama Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukancana, Kamis (1/12).

Profesor Geotechnical Engineering Department Of Civil Engineering Konkuk University Korea Selatan Jong-Ho Shin menggelar rapat bersama Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukancana, Kamis (1/12).

Jong-Ho Shin datang ke Bandung untuk membahas soal rencana restorasi sungai di Kota Bandung. Jong merupakan penanggungjawab proyek restorasi Sungai Chonggyecheon, Korea Selatan. Jong menilai, pendekatan paling baik untuk renaturalisasi sungai adalah dengan memulihkan sanitasi dan peningkatan perekonomian masyarakat di sekitar sungai.

“Itu jadi hal utama yang harus dipertimbangkan,” ucap Jong seusai rapat.

Jong berpendapat, ada beberapa catatan yang harus dilakukan Pemkot Bandung sebelum merestorasi sungai.

“Sebelum lakukan restorasi sungai, Pemkot sebaiknya buat masterplan lebih dulu sehingga bisa dikaji apa yang bisa dilakukan lebih baik untuk sungai tersebut. Salah satu yang perlu diperhatikan adalah tata kota, sejarah, budaya, perindustrian di sekitar sungai tersebut,” tuturnya.

Dia menceritakan pengalamannya saat merestorasi sungai Chonggyecheon. Sungai sepanjang 13,7 kilometer telah terbentuk 600 tahun yang lalu dan selama 590 tahun, sungai tersebut menjadi septic tank raksasa lantaran menjadi pembuangan seluruh limbah.

“Setelah direstorasi dalam 10 tahun ke belakang termasuk dengan sistem pengairannya, baru bisa terlihat seperti saat ini,” ucapnya.

Dia menjelaskan, mengubah pola pikir masyarakat juga menjadi hal penting dalam upaya memperbaiki kualitas sungai-sungai di Bandung.

Jong mengatakan, perbaikan sungai di Korea Selatan tak terlalu sulit sebab sistem pengairannya sudah baik. Namun, tak demikian dengan kondisi sungai di Indonesia.

“Di Indonesia ini sistem pengairannya sendiri harus direstorasi juga. Jadi saat restorasi sungai maka tidak akan diperoleh hasil maksimal. Kalau tidak perhatikan itu, untuk sediakan air bersih pun akan jadi masalah,” ungkapnya.

Jelang 2 Desember, Massa dari Bogor Lakukan “Long March” ke Monas

0
Massa dari sejumlah ormas islam di Bogor melintasi Jalan Raya Pajajaran melakukan long march menuju Jakarta untuk mengikuti aksi damai di Monas, Kamis (1/12).
Massa dari sejumlah ormas islam di Bogor melintasi Jalan Raya Pajajaran melakukan long march menuju Jakarta untuk mengikuti aksi damai di Monas, Kamis (1/12).

Massa dari wilayah Bogor melakukan aksi long march dari Masjid Raya Bogor menuju Silang Monas, Jakarta, untuk mengikuti aksi damai, Jumat (2/11).

Meski hujan sempat mengguyur, massa tetap bersemangat menyusuri jalan. Koordinator Long March Ustaz Hasry mengatakan, sejak semalam pihaknya telah mencatat ada sekitar 2.000 orang yang mendaftarkan diri mengikuti long march. Hasry mengatakan, nantinya akan ada sebagian massa lagi yang akan ikut bergabung.

“Nanti sebagian ada yang bergabung di Simpang Jambu Dua Bogor, Cibinong, Depok, terus sampai Jakarta,” ucap Hasry saat ditemui di Masjid Raya Bogor, Kamis (1/12).

Dia menambahkan, estimasi waktu yang dibutuhkan untuk sampai tiba di Jakarta adalah pukul 22.00 WIB dan langsung berkumpul bersama massa lainnya yang sudah tiba terlebih dulu.

“Kami di sana nanti akan menginap di tempat yang telah disepakati oleh pemerintah yaitu di halaman Monas dan berkumpul dengan mujahid lainnya,” tambahnya.

Dia pun berharap, dengan adanya aksi ini dapat berjalan dengan damai dan mampu mempersatukan umat Muslim seluruh Indonesia.

“Mudah-mudahan aksi damai ini mendapatkan keberkahan untuk bangsa dan negara,” tutur dia.

Sementara itu, Polda Metro Jaya telah mengatur rute yang akan dilewati massa dari berbagai wilayah untuk menuju ke Monas, tempat aksi damai tersebut berlangsung.

Kasubdit Bin Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto mengatakan, untuk massa yang datang dari arah Tangerang atau Banten akan diarahkan melalui Jalan Tomang, lalu ke Jalan Caringin, Jalan Biak, Jalan Juanda dan berakhir di Monas.

Sedangkan massa yang datang dari arah Bandung atau Bekasi akan diarahkan untuk keluar di Gerbang Tol Cempaka Putih, lalu diarahkan ke Jalan Senen, menuju Jalan Medan Merdeka Timur dan berakhir di Monas.

Sementara itu, untuk massa yang datang dari arah Bogor atau Sukabumi akan diarahkan untuk keluar di Gerbang Tol Tegal Parang, lalu diarahkan menuju ke Jalan Rasuna Said, kemudian ke Jalan Cokroaminoto, melintasi Tugu Tani dan berakhir di Monas.

Setnov Kembali Duduki Kursi Ketua DPR, Golkar akan Rombak Komposisi

0
Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar Setya Novanto mengucapkan sumpah jabatan saat dilantik menjadi Ketua DPR sisa masa jabatan tahun 2014-2019 pada Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 30 November 2016. Sebelumnya, Setya Novanto mengundurkan diri dari jabatan Ketua DPR, pada Desember 2015.
Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar Setya Novanto mengucapkan sumpah jabatan saat dilantik menjadi Ketua DPR sisa masa jabatan tahun 2014-2019 pada Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 30 November 2016. Sebelumnya, Setya Novanto mengundurkan diri dari jabatan Ketua DPR, pada Desember 2015.

Pergantian Ketua DPR dari Ade Komarudin ke Setya Novanto (Setnov) berjalan mulus. Novanto kembali menduduki kursi Ketua DPR melalui sidang paripurna yang digelar Rabu (30/11).

Ini menunjukkan Setnov benar-benar orang kuat. Selain itu, Partai Golkar ternyata juga bakal merombak komposisi mereka di Senayan. ”Kita tingkatkan efektivitas partai di seluruh lini. Maka itu dirotasi. Mungkin awal tahun ke depan pasti kita lakukan. Ya jadi posisi-posisi itu akan dievaluasi setiap tahun,” kata Sekjen Golkar Idrus Marham di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

Idrus menyebut kebijakan penggeseran kader partainya itu untuk meningkatkan efektivitas kinerja partainya di parlemen. Dia belum mau membeberkan komisi apa saja yang akan dievaluasi. ”Belum. Ini baru kita mau evaluasi semuanya lima bulan kepengurusan Setya Novanto. Mungkin awal tahun depan,” kata dia.

Idrus membenarkan Ketua Komisi II Rambe Kamarulzaman akan diganti. Pasalnya Rambe juga merangkap Ketua Bidang Kepartaian DPP Golkar dan Ketua Komisi II. ”Memang sudah diganti, bukan bakal diganti. Alasannya Pak Rambe itu rangkap dua. Nanti kita lihat efektivitasnya,” jelasnya.

Sementara itu Ketua Bidang Pembangunan Daerah dan Desa Zainudin Amali membenarkan dirinya akan menggantikan posisi Rambe di Komisi II. Meski mengaku belum memahami semua Isu di Komisi II, dia siap belajar. ”Sebagai kader ditugaskan di mana pun oleh partai kita enggak boleh bilang tidak siap. Sambil jalan. Semua teman, kan satu DPR satu keluarga. Kalau saya enggak tahu bisa tanya ke teman-teman yang sudah duluan. Tanya teman-teman wartawan,” kata Amali.

Soal proses pergantian itu, Amali mempersilakan untuk menanyakan mekanismenya ke pimpinan DPR. ”Proses pergantiannya biasanya pimpinan dewan. Ada surat ke komisi . Kemudian ada pelantikan biasanya kordinator bidang. Pak Fadli. Boleh ditanyakan Pak Fadli,” kata Amali.

Pemerintah Diharapkan Buat Regulasi Bisnis Digital untuk Lindungi Konsumen

0

Print

Semakin banyaknya bisnis e-commerce yang tumbuh sejak 2014 sampai 2016 ini juga membuat rentan dengan penipuan yang bisa merugikan konsumen. Oleh karena itu pemerintah diharapkan membuat regulasi bisnis digital untuk melindungi konsumen dari penipuan. Sebagai contoh Bukalapak.com, Tokopedia.com dan lainnya yang sudah menerapkan sistem keamanan kecurangan dari para penjualnya.

Pengamat Ekonomi Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Nugroho SBM mengatakan, dengan pertumbuhan bisnis digital yang semakin pesat dibutuhkan koridor untuk mengaturnya sehingga konsumen dan penjual merasa terlindungi karena ada payung hukumnya.

“Mestinya pemerintah mengantisipasi booming bisnis digital terutama e-commerce dan digital economy. Jika tidak diatur konsumen akan menerima dampak negatifnya,” katanya seusai memberikan materi dalam seminar “Mengembangkan Wirausaha Muda Yang Inovatif dan Berbasis Digital” yang diselenggarakan Forum Wartawan Ekonomi (Warek) Semarang di Gedung Laboratorium Kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Undip Tembalang, Rabu (30/11).

Menurutnya pemerintah bisa mencari masukan dari para pelaku bisnis digital apa yang diinginkan sehingga bisa membuat aturan yang bisa membuat rasa aman calon konsumen.